PANDANGAN UMUM FPKS RAPBD 2010

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RAPBD 2010


Disampaikan dalam Sidang Paripurna
Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Tangerang
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang RAPBD 2010

Dibacakan oleh:
Sutoni

Tigaraksa – Senin 23 November 2010
PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN TANGERANG TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RAPBD 2010


Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yth. Saudara Bupati beserta Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang,
Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang,
Saudara Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang,
Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang
Saudara Kapolres Tangerang
Saudara-saudara Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Tangerang
Alim Ulama, Tokoh Masyarakat, Komponen Pers, LSM, Perwakilan Perempuan se Kabupaten Tangerang, dan hadirin Sidang Paripurna yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang kami hormati.

Alhamdulillah, segala puji marilah kita haturkan kepada Ilahi Rabbi pemilik segala pujian, Allah Subhanahu wa Ta’ala Pencipta, Pemilik, dan Pemelihara alam semesta. Shalawat dan salam mari kita panjatkan semoga senantiasa tercurah kepada Uswah Hasanah kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, shahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita yang hadir dalam Sidang Paripurna ini serta segenap masyarakat Kabupaten Tangerang tercatat dalam kafilah panjang pengikut Nabi Muhammad SAW, barisan yang penuh berkah dan rahmat serta maghfiroh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Amiin.

PEMBUKAAN
Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1430H yang akan jatuh pada akhir pekan ini. Sebagian saudara-saudara kita sedang menunaikan ibadah haji, semoga mereka kembali dengan haji yang mabrur.amin. Hari Raya Iedul adha juga disebut Hari raya Qurban, Semoga semangat qurban yang demikian mulia menjadi bukti rasa syukur kita atas nikmat yang telah begitu banyak Allah berikan. Semangat berkurban juga semoga mendorong kita untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat kabupaten Tangerang, dan ini menjadi semangat kita dalam penyusunan APBD 2010.

UMUM
Saudara Bupati, dan Hadirin Sidang Paripurna Yang Berbahagia,
Sebagaimana kita ketahui, penyusunan APBD 2010 ini dilandasi oleh beberapa Undang-undang dan beberapa Peraturan Pemerintah beserta turunannya. KUA (Kebijakan Umum Anggaran) APBD 2010 yang telah kita sepakati beberapa waktu yang lalu.
1. Dalam dokumen KUA dan PPAS yang telah disepakati (namun dokumen terakhir hasil pembahasan dengan Badan Anggaran belum kami terima), disampaikan bahwa semua agenda pembangunan adalah dalam rangka upaya pencapaian visi,misi tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten Tangerang tahun 2008-2013. Dengan Tujuan ’PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH’ yang pada tahun 2010 dijabarkan menjadi 7 kebijakan pembangunan a.l:
a. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
b. PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
c. PENGEMBANGAN USAHA KECIL & MENENGAH SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
d. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN KAWASAN-KAWASAN BARU YANG BERNILAI STRATEGIS DAN EKONOMIS
e. SINKRONISASI PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAH YANG BERPRINSIP PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
f. PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN,PETERNAKAN,PERIKANAN DAN KELAUTAN SERTA PARAWISATA
g. PENINGKATAN NPELAYANAN PUBLIK
2. Untuk itu Fraksi PKS mengajak kita semua untuk konsisten dengan arah kebijakan yang telah disepakati, yakni mengutamakan kepentingan masyarakat luas yang nantinya dicerminkan dalam program dan kegiatan RAPBD 2010.
3. Untuk itu kami memandang perlu, saudara Bupati menyampaikan evaluasi realisasi APBD 2009 terhadap capaian yang termaktub dalam KUA 2009 maupun RPJMD untuk melihat konsistensi arah kebijakan dan realisasi pembangunan yang lalu agar menjadi pelajaran dalam mengkaji RAPBD 2010. Sangat disayangkan laporan evaluasi triwulan II maupun III secara resmi belum kami terima. Sejauh pengamatan kami Biaya Langsung baru terserap 40% (per Oktober 2009 versi Asda IV*) , yang belum terserap berkisar Rp 996M. Kami belum melihat gambaran evaluasi TA 2009 terhadap capaian RPJMD ,mohon penjelasan.
*) disampaikan pada rapat kordinasi dengan komisi C 2 Nov 2009
4. Anggaran Berbasis Kinerja membutuhkan transparansi dalam hal target kinerja yang harus dicapai per SKPD. Jika target kinerja tercapai, maka mereka harus diberikan penghargaan` namun harus tegas diberikan sangsi jika jauh dari capaian target yang telah disepakati. Sejauh mana target ini telah dibuat dan disampaikan ke DPRD, mohon penjelasan.
5. Dalam data yang ditampilkan pada nota keuangan yang disampaikan saudara Bupati, angka kemiskinan dan pengangguran terus meningkat, berapa target penurunan angka pengangguran dan kemiskinan pada 2010,mohon penjelasan.

PENDAPATAN
Dengan adanya pemekaran wilayah Tangerang Selatan, tentu saja berdampak terhadap pendapatan daerah,namun sebaliknya juga akan mengurangi beban belanja kabupaten Tangerang. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk pesimis terhadap agenda pembangunan pasca pemekaran, sebaliknya mendorong kita untuk lebih kreatif ,semangat dan serius bekerja keras ,dan fokus dalam menggali potensi daerah yang kita cintai.
1. Upaya peningkatan pendapatan dapat dimulai dari meningkatkan target pendapatan. Target ini secara objektif hendaknya berdasarkan riset potensi daerah, sayangnya sampai saat ini belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu untuk mencapai target tersebut perlu kerja keras aparat pendapatan dan kerjasama dengan BPKP harus segera dimulai, mulai sekarang;
2. Koordinasi pendapatan dengan KPP Pratama harus terus dilakukan, hal ini jangan hanya sebatas diatas kertas dan tidak pernah nyata hasilnya;
3. Koordinasi rencana pendapatan secara intensif dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat harus terus dilakukan;
4. Bantuan Pemerintah Provinsi boleh saja ditolak, tapi tolong Saudara Bupati dapat mencari solusi penggantinya;
5. Kami mohon penjelasan mengapa kontribusi BUMD hanya naik 1 M padahal dari tahun ke tahun Pemerintah Kabupaten selalu mengalokasikan penyertaan modal daerah (PMD). Efisiensi pengelolaan BUMD dengan target yg kongkrit disertai konsep reward dan punishment yang kongkrit pula harus dilakukan ;
6. Kami mohon penjelasan mengapa bagi hasil pajak provinsi mengalami penurunan 4 Milyar di banding tahun 2009, padahal pada tahun lalu bagi hasil pajak Provinsi untuk Tangsel sudah dipisahkan.


BELANJA
Dengan penurunan pendapatan daerah seharusnya kita lebih efisien dalam pengalokasian belanja daerah, akan lebih baik lagi apabila belanja tidak langsung dari waktu ke waktu ditingkatkan efisiennya sehingga porsi pembangunan akan terus meningkat.
6. Dalam nota keuangan yang disampaikan saudara bupati, 85% porsi anggaran belanja RAPBD* diserap oleh 10 SKPD yang menurut kami tidak semuanya menjadi leading sektor pencapaian 7 prioritas kebijakan diatas. Mohon penjelasan.
*( rp 1.321.504.131.036 dari Total Belanja APBD rp 1.570.792.577.249 )

7. Masih tercerai berainya asset daerah di berbagai pemerintah kota yang sudah sejak lama di angkat, perlu penanganan serius dan harus tuntas pada tahun anggaran 2010. Adapun adanya beberapa BUMD yang lokasi usaha maupun pasar potensialnya beririsan dengan pemerintah daerah lain, kami menyarankan untuk dibicarakan lebih intensif agar menghasilkan win-win solution, apakah dengan sistem royalty atau jika dipandang lebih menguntungkan bisa dengan berbagi kepemilikan dengan mereka secara proporsional;
8. Hendaknya kita juga mengalokasikan secara cukup belanja untuk mensukseskan program nasional seperti Raskin, Jamkesmas, Kube (kelompok usaha bersama), PNPM, PUAP, BOS, keaksaraan fungsional dll. Sekedar saudara bupati renungi, raport realisasi raskin masih MERAH, padahal hak rakyat miskin yang dititipkan ke pundak saudara masih banyak. Bagaimana saudara bupati menjawab pertanyaan Yang Maha Kuasa kelak?
9. Ditengah beratnya kondisi ekonomi, usulan belanja eksekutif agar kembali diuji relevansi, signifikansi, importansi dan urgensinya dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Untuk memperbaiknya serta dalam rangka pelaksanaan hak budget, DPRD akan memperjuangkan aspirasi masyarakat (musrenbang dan FSKPD yang lalu) dalam APBD 2010. Untuk itu kami minta dokumen-dokumen tersebut disampaikan;
10. Apakah Harga Satuan Barang yang ditetapkan Bupati telah digunakan dalam penyusunan satuan biaya dalam APBD 2010, mohon penjelasan.
11. Kami mohon penjelasan mengapa penurunan belanja pegawai tidak mengalami penurunan sebesar penurunan DAU;
12. Kami mohon penjelasan mengapa belanja bantuan keuangan pemerintahan desa naik 21% dibanding tahun 2009;

PEMBIAYAAN

1. Kami mohon penjelasan apa dasar kita mengalokasi Silpa 2010 sebesar 15 Milyar;
2. Cadangan tahun lalu selalu dicairkan tahun berikutnya, kami mohon penjelasan apa makna dari dana cadangan itu. Apakah ini bukan sekedar tampungan atas ketidakmampuan merencanakan belanja pembangunan.

LAIN-LAIN
Diluar pembahasan APBD kami melihat potensi CSR (Coorporate Social Responsibility) sangat besar untuk menyelesaikan permasalahan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Tangerang, kami meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang mengelola CSR ini dengan transparan dan akuntabel.

PENUTUP

Saudara Bupati dan Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia,
Demikian pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati beserta jajaran Pemerintah Daerah atas kerja sama yang diberikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada masyarakat Kabupaten Tangerang yang kami cintai, kami telah berupaya sepenuh hati dan tenaga mewakili aspirasi Rakyat.
Alhaqqu min Rabbik, falaa takuunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah, maka janganlah kamu termasuk dalam golongan peragu.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.





Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Tangerang,