Jumat, 22 Mei 2009

Berita Tangsel April-Mei 09 di Harian Radar Banten

Tangsel Minim Puskesmas
Radar Banten
Rabu, 20-Mei-2009

PAMULANG - Warga Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kemungkinan besar akan kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik hingga akhir 2009.

Pasalnya, standarisasi pelayanan kesehatan yang dibutuhkan kota ini belum terpenuhi. Penyebabnya, dari total 35 pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang dibutuhkan kota ini, pemerintah wilayah tersebut baru memiliki 10 Puskesmas.
Kepala Dinkes Kota Tangsel Dadang M Ebid mengungkapkan, standarisasi pelayanan kesehatan terbaik adalah setiap 30.000 warga disediakan satu Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan mereka. “Dengan jumlah penduduk mencapai 1.051.000 jiwa, seharusnya tersedia 35 Puskesmas. Makanya, warga diminta bersabar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik di kota ini,” katanya, Senin (18/5).
Dia merencanakan, untuk tahun 2009 ini, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan semua pihak pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit swasta, klinik-klinik umum, serta Puskesmas sendiri untuk memberikan kesehatan terbaiknya. Selain itu, pihaknya juga mencanangkan pembagian spesialisasi pelayanan di sejumlah Puskesmas yang ada di Kota Tangsel. (cr-3)

Juni, Personel Pemkab Diserahkan
Radar Banten
Selasa, 19-Mei-2009

PAMULANG-Pemkot Tangerang Selatan menargetkan pada Juni mendatang, penyerahan aset personel dari Pemkab Tangerang kepada Pemkot Tangsel selesai.

Pasalnya, Pemkab Tangerang telah menyerahkan sejumlah personelnya kepada Pemkot Tangsel melalui Pemrov Banten.
“Saat ini kita tinggal menunggu persetujuan penyerahan personel tersebut oleh Gubernur Banten. Jadi sekarang tinggal tunggu SK nya saja dari beliau untuk diserahkan kepada Pemkot Tangsel,” ungkap Asda II Kota Tangerang Selatan Ayi Ruhiyat, Senin (18/5).
Ayi menerangkan, sejauh ini, Pemkab Tangerang telah tuntas menyerahkan sejumlah personel yang ada di Kota Tangsel. Penyerahan itu meliputi personel yang ada di 10 kantor Puskesmas, tujuh kantor UPTD Pendidikan, tujuh kantor Kecamatan dan 49 kantor kelurahan dan lima desa yang ada di Kota Tangsel.
“Tapi saya belum tahu jumlah peronelnya berapa,” katanya.
Menurutnya, sesuai UU Nomor 51 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangsel pasal 13 ayat 5, dalam pelimpahan aset personel, paling lambat dilaksanakan enam bulan setelah penjabat walikota dilantik. Sedangkan penyerahan aset dan dokumen dilakukan paling lama lima tahun. Jika lima tahun penyerahan aset ini tak kunjung selesai maka aset itu akan diambil alih Pemprov Banten.
“Mungkin karena masa tenggat yang lama hingga lima tahun, maka penyerahan aset dokumen dan aset tidak terlalu terburu-buru,” katanya.
Ayi menjelaskan, semua aset yang ada di Kota Tangsel belum diserahkan secara formal.
Penyerahan aset itu tidak semudah menyerahkan begitu saja. Namun harus mengacu pada UU nomor 51 tahun 2008.
Oleh karena itu, dalam pelimpahan aset dan dokumen harus melibatkan Pemprov Banten. Untuk itu Pemkot Tangsel membuat surat permohonan kepada Gubernur Banten untuk menjadi fasilitator. (ang)

Pelebaran Jalan Raya Siliwangi Diprotes
Radar Banten
Rabu, 06-Mei-2009

8 Warga Mengaku
Belum Dapat Ganti Rugi


PAMULANG-Pelebaran Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Pamulang masih menyisakan masalah. Sedikitnya delapan warga mengaku belum mendapatkan ganti rugi dari pemerintah setempat.
Menurut Peni salah satu warga, tanahnya yang terkena pelebaran jalan lebarnya 1,5 meter dan panjangnya 6 meter. Namun, sejauh ini belum ada kejelasan dari pemerintah daerah mengenai persoalan ganti rugi ini. Bahkan, kapan pemerintah akan membayarkannya pun belum ada kepastian yang jelas.
“Padahal, berdasarkan kesepakatan awal, pemerintah mau ganti rugi lahan warga yang terkena pelebaran jalan, tapi mana realisasinya,” ujar pemilik bimbingan belajar (bimbel) LPIA Pamulang ini, Selasa (5/5).
Peni menyayangkan sikap pemerintah tersebut. Seharusnya, sebelum proses pelebaran jalan dilakukan, setidaknya lahan-lahan yang terkena pelebaran jalan dibayarkan ganti rugi terlebih dahulu. Sehingga, tidak merugikan warga yang terkena pelebaran.
“Kita tidak menolak adanya pelebaran jalan ini. Tapi pemerintah juga harus memperhatikan lahan warga yang terkena pelebaran jalan,” terangnya.
Senada juga diutarakan Sansan warga lainnya. Ia mengaku, akibat adanya pelebaran jalan di kawasan Siliwangi, lahannya tergusur dengan lebar 1,5 meter dan panjang 12 meter. Sansan yang juga pemilik toko keramik di kawasan itu mengutarakan, pihaknya juga tak menolak dilakukan pelebaran jalan. Akan tetapi pelebaran jalan ini diharapkan tidak terlalu mepet dengan tempat usahanya.
“Kalau pelebaran jalannya terlalu mepet, kita tak punya lahan parkir buat pelanggan. Kalau kondisi ini dibiarkan, kita akan kehilangan pelanggan,” jelasnya.
Sansan mengaku, pemerintah pernah menjanjikan adanya ganti rugi. Berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), harga tanah di tempat itu permeternya Rp 1.147.000.
Sementara itu, Camat Pamulang Firdaus mengakui memang benar ada 8 warga yang memprotes masalah pelebaran jalan. Namun, itu terjadi karena masalah kesalahpahaman saja. Sebenarnya setelah dicek kembali ke lokasi, lahan mereka tidak terkena pelebaran. Yang terkena pelebaran jalan adalah daerah fasus dan fasum.
“Tadi kita sudah ukur ulang ternyata terjadi kesalahpahaman. Lahan mereka tak terkena gusuran. Kalau mereka kena tentunya kami akan mengganti rugi,” katanya.
Dalam kesmpatan ini Firdaus menerangkan, warga yang memprotes hanya meminta ruang kosong minimal 2 meter dari garis pelebaran. Ruang kosong itu nantinya diperuntukkan sebagai areal lahan parkir kendaraan.
“Selain itu mereka juga meminta proses pelebaran jalan ini dipercepat, karena dengan adanya pelebaran jalan ini usaha mereka sedikit terganggu,” katanya. (ang)

2010, APBD Tangsel Rp 700 Miliar
Radar Banten
Senin, 04-Mei-2009,

SERPONG-Pemkot Tangerang Selatan memprediksi APBD Kota Tangsel pada tahun 2010 mencapai Rp 700 miliar.

Hal ini memungkinkan jika melihat potensi daerah yang ada di kota ini masih banyak yang belum dikembangkan secara maksimal.
Menurut Penjabat Walikota Tangerang Selatan HM Shaleh MT, pada tahun 2008 lalu, dari tujuh kecamatan di Kota Tangsel, mereka bisa menyumbang Rp 500 miliar untk APBD Kabupaten Tangerang. Dengan demikian, untuk tahun 2010, ia optimistis APBD Kota Tangsel mencapai Rp 700 miliar.
Apabila Jumlah itu terealisasi, kata Shaleh, maka dampaknya pembangunan Kota Tangsel akan lebih pesat. Pasalnya, saat masih bergabung dengan Kabupaten Tangerang porsi anggaran yang diberikan ke tujuh kecamatan hanya Rp 121 miliar. “Kalau APBD Rp 700 miliar, jika dibagi rata setiap kecamatan akan mendapatkan Rp 100 miliar. Mereka bisa membangun apa saja tergantung kebutuhan yang diperlukan,” ujar Shaleh, pekan lalu.
Shaleh memaparkan, anggaran yang dimiliki Kota Tangsel pada tahun 2009 ini untuk menjalani roda pemerintahan hanya Rp 162 miliar. Anggaran itu berasal dari dana bagi hasil pajak Rp 127 miliar, dana spesifik grant atau bantuan sektor pendidikan dari Pemprov Banten sebesar Rp 15 miliar, hibah dari Pemprov Banten Rp 5 miliar, dan hibah dari Kabupaten Tangerang Rp 15 miliar.
Dengan anggaran yang ada itu, kata Shaleh belum mencukupi untuk membiayai 33 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Tangsel. Maka dari itu, setiap SKPD harus bisa menghemat anggaran yang didapatkan dengan membuat perencanaan sebaik-baiknya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Arif Wahyudi mengatakan, ada tiga misi yang harus diemban pemerintahan otonom baru ini. Ketiga misi itu adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan daya saing daerah. Untuk mewujudkan ketiga misi itu, kata Arif, maka pemerintah harus betul-betul mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan rakyat.
“Misalnya untuk pendidikan, kami hanya menitipkan pesan jika APBD Tangsel tahun 2010 setidaknya 20 persen dialokasikan untuk bidang pendidikan,”katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Tangsel Hasdanil menambahkan, Pemkot Tangsel memprioritaskan 6 sektor yang akan didahulukan dalam pembangunan. Keenam sektor tersebut adalah, pemerintahan, insfrastuktur, kesehatan, pendidikan, rehabilitasi Situ Gintung, dan kesejahteraan masyarakat. (ang)

Rp 300 M untuk Bangun Puspem
Radar Banten
Sabtu, 02-Mei-2009,

PAMULANG-Fantastis, itulah biaya yang dibutuhkan untuk membangun pusat pemerintahan (Puspem) Kota Tangsel.

Menurut Penjabat Walikota Tangsel Shaleh MT, biaya yang dibutuhkan untuk membangun pusat pemerintahan tersebut diperkirakan mencapai Rp 300 miliar.
Besarnya biaya yang dibutuhkan, kata Shaleh, karena sesuai rencana pusat pemerintahan itu akan dibangun delapan lantai, dengan enam lantai untuk kantor pemerintahan dan dua lantai untuk parkir. Selain itu, anggaran Rp 300 miliar juga termasuk untuk pembangunan gedung DPRD yang berada dalam satu lokasi.
“Jadi ya wajar jika biayanya besar,”kata Shaleh, Jumat (1/5).
Menurut Shaleh, lokasi pembangunan Puspem Kota Tangsel berada di Jalan Maruga, Pamulang II dengan luas tanah sekitar 4 hektare.”Karena lahan yang sempat itulah, maka tempat parkir kita satukan dengan gedung. Kalau parkir di luar, nggak bisa,” katanya.
Shaleh menjelaskan, saat ini Pemkot Tangsel tengah menyusun detail engineering design (DED) untuk bangunan puspem tersebut. Setelah DED rampung, nantinya akan langsung diekspose ke Pemkab Tangerang dan Pemprov Banten sebagai pihak yang akan membiayai pembangunan tersebut.
Hal senada juga diutarakan Asda I Pemkot Tangsel A Hadi. Menurut dia, DED yang dianggarakan sebesar Rp 400 juta itu nantinya akan diseminarkan untuk mendengar tambahan atau masukan dari pihak lain. Dengan demikian, DED yang sudah jadi masih bisa berubah. (ang)

Dishub Ajukan Anggaran Rp 2 M
Radar Banten
Kamis, 23-April-2009

PAMULANG-Sejak dibentuk pada awal April lalu, Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Pariwisata Kota Tangsel belum memiliki apa-apa.

Jangankan gedung, kendaraan untuk operasional untuk patroli di jalanan pun tak punya. Karena itu, di tahun ini, Dishub mengajukan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk membiayai operasional.
Kepala Dishub Kota Tangsel Hartadi Widjaya mengatakan, rencananya anggaran itu akan dipergunakan untuk membeli satu unit mobil patroli, 2 unit motor patwal, dan 10 unit motor kecil sebagai kendaraan operasional.
“Kendaraan-kendaraan itu amat kita butuhkan,” kata Hartadi, Rabu (22/4).
Selain untuk pengadaan kendaraan, jelas Hartadi dana tersebut juga diperuntukan untuk merenovasi kantor berikut penyediaan ATK kantor. Untuk kantor Dishub sendiri rencananya akan menempati ruangan di Kantor UPTD Dinas Kebersihan di Kecamatan Serpong. (ang)

Kemacetan, PR Terberat Dishub Tangsel
Radar Banten
Jumat, 17-April-2009,

PAMULANG - Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan (Tangsel) punya pekerjaan rumah (PR) yang cukup berat.

Salah satunya adalah mengatasi persoalan kemacetan yang setiap hari terjadi di kawasan Ciputat.
Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Pariwisata Kota Tangsel Hartadi Wijaya mengutarakan, persoalan kemacetan di Ciputat yang menghubungkan Jalan Dewi Sartika hingga Jalan Ir Djuanda sudah berlangsung cukup lama. Masalahnya, hingga kini belum bisa tepecahkan.
“Saya akan pelajari masalah kemacetan di Kawasan Ciputat. Ini salah satu PR yang harus segera dituntaskan. Apalagi, Pak walikota sudah instruksikan kepada saya,” ujarnya, Kamis (16/4).
Hartadi memaparkan, pihaknya akan berupaya keras mengatasi permasalahan kemacetan itu. Satu yang akan diambil, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan bagian ketertiban umum kecamatan setempat. Karena, persoalan kemacetan di wilayah itu bukan hanya faktor dari kendaraan umum. Namun, juga karena maraknya PKL yang berjualan di bahu jalan.
“Coba lihat, karena PKL jalan menjadi sempit. Belum lagi di simpul-simpul jalan juga banyak kendaraan yang parkir kendaraan seenaknya. Akibatnya kemacetan pun tak terelakkan,” katanya.


Dindik Tangsel Usulkan Rp 21 M
Radar Banten
Kamis, 16-April-2009,

PAMULANG-Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 21 miliar.

Hal ini sebagai upaya untuk memajukan pendidikan di daerah baru tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Dadang Sofyan mengatakan alokasi anggaran tersebut diperuntukan untuk rehab dan penambahan ruang kelas sekolah-sekolah negeri yang ada Kota Tangsel.
“Di sini masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan ruang kelas,” kata Dadang, Rabu (15/4).
Menurut Dadang, sekolah-sekolah negeri yang masih mengalami kekurangan ruang kelas itu di antaranya SMAN 3 Ciputat yang masih membutuhkan 3 lokal, SMAN 6 Ciputat kekurangan 6 lokal, dan SMAN 2 Pamulang juga 6 lokal. Sedangkan untuk SMP dan SD negeri yang ada di Tangsel akan dilakukan rehab bangunan. “Di sini masih banyak sekolah yang masuk siang, maka dari itu untuk penyeragaman akan kita tambah ruang kelasnya,” terangnya.
Dadang menjelaskan, usulan anggaran Rp 21 miliar itu, selain untuk penambahan pembangunan gedung baru juga diperuntukan untuk pembelian alat tulis kantor (atk) dan meubeler.
“Setiap ruang kelas yang baru juga akan kita lengkapi dengan sarana dan prasarananya,” katanya.
Apalagi kata dia, Pemkot Tangsel ke depan akan mewacanakan Kota Tangsel sebagai Kota Pendidikan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan di daerah hasil pemekaran Kabupaten Tangerang ini juga harus lebih maju dengan sekolah-sekolah lainnya di luar Kota Tangsel. (ang)

Puspem Tangsel Dibangun 8 Tingkat
Radar Banten
Selasa, 14-April-2009,

PAMULANG-Hidup menumpang tampaknya membuat jajaran Pemkot Tangerang Selatan kurang nyaman. Karena itu, Pemkot Tangerang Selatan ingin secepatnya menempati gedung baru.

Rencananya pembangunan pusat pemerintah yang berlokasi di Kantor Kecamatan Ciputat tepatnya di Jalan Maruga, Pamulang II itu bakal dibangun delapan tingkat.
Asda I Pemkot Kota Tangsel A Hadi mengaku, saat ini pemerintah telah menyelesaikan mengenai detail engginering design (DED) pusat pemerintah (puspem) yang rencananya dibangun di Kantor Kecamatan Ciputat tersebut. Puspem Kota Tangsel itu nantinya berupa gedung berlantai 8 dan akan ditempati sebagai kantor walikota dan sejumlah kantor SKPD kota baru di Provinsi Banten tersebut.
“Karena tahap perencanaan DED sudah selesai. Maka sekarang kita tengah disibukan melakukan ekspose DED ini kepada Pemkab Tangerang dan Pemprov Banten. DED itu nantinya juga akan diseminarkan. DED yang sudah dibuat dapat berubah setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak ketika seminar,” ujar A Hadi, Senin (13/4).
Dijelaskan A Hadi, anggaran yang dihabiskan untuk membuat DED Puspem Tangsel tersebut mencapai Rp 400-500 juta. Sedangkan alasan ekspose DED ini dilakukan ke Pemkab Tangerang, lantaran alokasi anggaran pembangunan puspem Pemkot Tangsel itu berasal dari Kabupaten Tangerang. Dari hasil DED tersebut akan diketahui besarnya anggaran yang akan disiapkan.
“Minggu lalu kita sudah sekali melakukan ekspose. Semuanya tergantung Pemkab Tangerang,” terangnya.
Ia mengaku, rencananya pembangunan Puspem Kota Tangsel baru bisa dilaksanakan paling lambat tahun 2010 mendatang. Puspem Tangsel ini nantinya akan dibangun di atas lahan seluas 4 hektar.
“Anggaran pembangunan Puspem ini diupayakan melalui dana bagi hasil pajak yang telah dipisahkan Pemprov Banten,” ujar A Hadi.
Dia menambahkan, sebagai upaya mendukung Puspem Kota Tangsel, setidaknya jalan menuju puspem yang menghubungkan Serpong dan Pamulang itu harus diperlebar. Lebar jalan menuju puspem harus 14 meter. (ang

7 Pejabat Susulan Dilantik
Radar Banten
Senin, 13-April-2009,

PAMULANG-Pejabat baru di Kota Tangerang Selatan dipastikan akan bertambah. Ini setelah Penjabat Walikota Tangerang Selatan HM Shaleh MT mengatakan akan segera melantik pejabat susulan pada pekan ini.

Asda I Kota Tangsel A Hadi mengatakan, agenda pelantikan pejabat baru tersebut sebetulnya dijadwalkan Selasa (7/4) pekan lalu. Namun, karena berdekatan dengan hari pelaksanan pemilu) legislatif, akhirnya pelantikan itu ditunda.
“Selain itu para pejabat Pemkot Tangsel saat ini juga tengah disibukkan mengatasi para korban bencana tragedi Situ Gintung. Jadi kita masih fokus ke sana,” jelas, A Hadi Minggu (12/4).
A Hadi memastikan pelaksanaan pelantikan pejabat susulan yang akan mengisi tujuh SOTK Tangsel tersebut dapat dilaksanakan pada minggu ini. Sehingga seluruh SOTK Tangsel menjadi lengkap dan roda pemerintahan daerah bisa berjalan lebih optimal.
“Mudah-mudah minggu ini prosesi pelantikan sudah bisa kita laksanakan, Pak Wali juga saat ini tengah mengagendakannya,”ungkap Mantan Kabag Desentralisasi Biro Pemerintahan Pemprov Banten ini.
Diketahui saat ini di terdapat tujuh SOTK Kota Tangsel yang masih kosong. Masing-masing adalah posisi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal, Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Tangsel, Kepala Kantor Kesbangpol, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Kepala Kantor Lingkungan Hidup.
Rencananya, dari tujuh SOTK Tangsel itu akan diisi empat orang pejabat eselon dua dan sisanya diisi pejabat eselon III. Mereka yang akan diisi pejabat eselon II adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Tangsel
Sedangkan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kepala Kantor Kesbangpol, dan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan diisi pejabat eselon tiga. (ang)

Senin, 18 Mei 2009

PR anggota Dewan Tangsel..

Selama masa kampanye Pileg 09 yl, relatif banyak kelompok masyarakat yang kami kunjungi atau mereka berkunjung ke rumah..
Keluhan2 mrk antara lain sekitar Pendidikan,Kesehatan dan Pengangguran:

1. Banyak diantara mereka butuh dana utk bayar SPP atau adanya tagihan sekolah yang jika tdk dilunasi maka anak tdk bs ikut ujian..
2. Ada sanak famili yang sakit..kesulitan nebus obat..atau tidak berani ke RS krn tdk terbayang gmn bayarnya..
3. Orang tua yang risau anaknya putus sekolah dan nganggur..mrk cari pekerjaan susah..ditambah kemampuan daya saing rendah

Singkatnya yang jadi prioritas adalah meningkatkan kemampuan daya beli atau tingkat perekonomian mereka..

Inilah potret sebagian masyarakat kita..yang katanya masyarakat perkotaan..sangat membutuhkan intervensi aparat pemerintah dan terus diadvokasi oleh anggota dewannya..utk menelorkan kebijakan anggaran yang pro rakyat disertai program2 yang langsung menyentuh penyelesaian masalah mrk...(bersambung)